-
Satu Kantong, Dua Prioritas: Mencerdaskan Otak atau Mengenyangkan Perut dengan Anggaran yang Sama?
Oleh : Mahar Alamsyah Santosa, M. Pd. (Kepala MI AL AMIN Sinongko, Gedong, Karanganyar) Ketika Anggaran Pendidikan Bercerita Bayangkan saat ini anda punya dompet yang isinya Rp769 ribu, cukup banyak untuk ukuran dompet harian. Akan tetapi ada dua kebutuhan yang harus dipenuhi membeli buku untuk anak dan membeli makanan untuk seluruh keluarga. Keduanya penting, namun uangnya cuma satu. Nah, kurang lebih itulah potret anggaran pendidikan Indonesia tahun 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp769 triliun untuk sektor pendidika, angka yang memenuhi amanat konstitusi 20 persen dari APBN . Tapi ketika kita membuka rinciannya, ada kejutan besar Rp223,56 triliun atau hampir 30 persen dari total anggaran pendidikan ternyata dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN),…
-
Politik Perut di Ruang Kelas: Antara Komitmen Konstitusi dan Realisasi Janji Kampanye
Penulis : Mahar Alamsyah Santosa, M. Pd. (Kepala MI AL AMIN Sinongko Gedong Karanganyar) Ketika Janji Kampanye Bertemu Ruang Kelas Sejenak membayangkan suatu pagi di sebuah sekolah dasar. Anak-anak berbaris dengan rapi, bukan untuk upacara, namun untuk menerima sebuah kotak berisi makanan bergizi. Ada senyum yang merekah bahagia di wajah mereka. Di sisi lainnya, para guru sibuk mendata, mengawasi distribusi, memastikan tidak ada yang tertinggal, sementara di Jakarta, para pejabat sibuk menghitung angka: Rp335 triliun anggaran, 82,9 juta penerima manfaat, serta ribuan dapur umum . Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji kampanye paling gemerlap dalam Pilpres 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusungnya sebagai program unggulan,…
-
Dilema Piring dan Buku: Menimbang Program Makan Bergizi Gratis dalam Dompet Pendidikan
Ketika Negara Datang dengan Kotak Makan Bayangkan sejenak, sebuah ruang kelas di pelosok Nusa Tenggara Timur. Pagi itu, seperti biasa, anak-anak datang dengan perut kosong, kecuali segelas air putih dari rumah. Konsentrasi mereka buyar sebelum bel pertama berbunyi, kemudian tiba-tiba negara hadir, bukan membawa buku paket baru atau memperbaiki atap bocor, akan tetapi membawa “kotak makan”. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan, dan untuk pertama kalinya, anak-anak itu dapat belahar dan mengikuti pelajaran dengan perut kenyang. Di sudut lain masih di bumi Indonesia, seorang guru honorer di daerah Lombok Barat menghela napas panjang. Ia menerima insentif Rp400.000 per bulan, angka yang sama sekali tidak pernah berubah selama dua dekade…
-
Merdeka Belajar vs Beban Administrasi: Antara “Kemerdekaan” dan “Kertas yang Tak Kunjung Merdeka” #2
Kopi Pahit di Pagi Buta Jam menunjukkan pukul 04.30. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Lombok Barat, Fauziah sudah bangun. Bukan karena ingin menikmati udara subuh yang sejuk, akan tetapi karena harus menyiapkan diri untuk mengajar di SDN 2 Senteluk, sekolah yang sudah menjadi rumah keduanya sejak tahun 2005. Dua puluh satu tahun. Itu adalah angka yang tidak main-main. Dua puluh satu tahun mengabdi, membentuk karakter ribuan anak, menyaksikan murid-muridnya tumbuh jadi polisi, jadi perawat, jadi guru juga. Dan selama dua puluh satu tahun itu, statusnya masih sama: “guru honorer” . Di meja dapurnya, ada secangkir kopi hitam panas yang menemani. Tetapi pagi ini, kopi itu seolah terasa lebih pahit…
-
Merdeka Belajar vs Beban Administrasi: Antara “Kemerdekaan” dan “Kertas yang Tak Kunjung Merdeka” #1
Sebuah Pagi yang Sibuk Sebagai Gambaran Awal Jam menunjukkan pukul 07.15. Bu Riza sudah berada di sekolah sejak satu jam lalu. Bukan untuk menyiapkan materi pelajaran yang akan ia sampaikan tiga jam lagi, akan tetapi untuk menyelesaikan laporan pelaksanaan pembelajaran, mengisi platform kinerja, dan merapikan dokumentasi kegiatan kokurikuler yang fotonya belum dicantumkan. Di mejanya, secangkir kopi hitam pekat tampak masih belum sempat tersentuh. Sementara itu Pak Lukman, seorang guru honorer yang bertugas di sebuah SD negeri pinggiran Jakarta, sedang sibuk menyusun modul ajar untuk tiga mata pelajaran berbeda (yang sebenarnya bukan bidangnya). Karena sekolah kekurangan guru, ia harus mengampu Olah Raga meskipun ijazahnya adalah Pendidikan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sela-sela…
-
Guru di Era AI: Dari Panggung Depan ke Kursi Kemudi (dan Mungkin Juga Jadi Teknisi Lapangan)
Bayangkan sedang berada di kelas itu, akan tetapi sekarang, mari kita zoom out. Kelas itu cuma satu titik kecil dalam peta besar bernama Sistem Pendidikan Nasional. Sementara Pak Wahab sibuk jadi nahkoda dengan dashboard AI-nya, di luar sana ada Bu Fitri di pelosok Flores yang listriknya empat jam sehari, sinyal internet lebih langka dari air bersih. Lalu ada Pak Lukman, guru honorer di pinggiran Jakarta yang gajinya belum cukup buat beli tablet, apalagi berlangganan ChatGPT Plus. Dan tak ketinggalan, para orang tua yang bingung: “Anak saya kok PR-nya diskusi sama robot, saya sebagai orang tua harus ngapain dong?” Nah, di sinilah obrolan kita jadi lebih seru. Isu guru vs AI…
-
Dari Warung Kopi ke Panggung Kebijakan: Melacak Jejak “Keterlibatan” yang Hilang
Bayangkan lagi kita di warung kopi yang sama, mungkin kopi kedua sudah datang, dan obrolan tentang pernyataan pejabat Kemenag itu mulai meluas. Rasanya seperti membuka satu lapisan bawang, ternyata ada lapisan lagi di bawahnya. Pernyataan itu bukan cuma soal guru dan yayasan; itu adalah pintu masuk untuk melihat bagaimana sebuah sistem besar, bernama “pendidikan agama”, kadang berjalan dengan dua logika yang bertolak belakang. Logika Pertama: Logika Administratif yang Dingin. Di sini, segala sesuatu dikotak-kotakkan. “Kami hanya mengurus yang di bawah payung hukum kami secara langsung.” Guru negeri? Itu urusan kami. Guru swasta yang diangkat yayasan? Itu “urusan internal yayasan”. Dalam logika ini, keterlibatan diukur dari selembar kertas pengangkatan dan daftar…
-
Labirin Pendidikan: Antara Visi Luhur dan Dilema Transisi Kebijakan
Pendidikan seringkali diibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang memuat harapan jutaan anak bangsa, mengarungi samudra peradaban yang penuh tantangan demi mencapai dermaga kesejahteraan dan kecerdasan. Dalam pelayaran yang panjang dan melelahkan ini, kapal tersebut secara ideal membutuhkan sebuah kompas statis berupa visi pendidikan yang kokoh, konsisten, dan tidak tergoyahkan oleh angin politik sesaat agar tetap berada pada jalur yang benar. Namun, realita yang terjadi di Indonesia justru menunjukkan gambaran yang kontras; “kompas” strategis tersebut kerap kali dipaksa berganti arah dan orientasi setiap kali nakhoda di kementerian berganti. Fenomena “ganti menteri, ganti kebijakan” ini menciptakan disorientasi di atas geladak, di mana para pendidik dan peserta didik dipaksa untuk terus-menerus beradaptasi dengan…
-
Menentukan Arah Karakter dan Kompetensi: Arah Pendidikan Indonesia di Mata Dunia
Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan kompas yang menentukan ke mana sebuah bangsa akan melangkah. Di Indonesia, arah pendidikan terus bertransformasi untuk mencari jati diri di tengah persaingan global, sementara negara-negara maju telah lebih dulu menetapkan jangkar yang kuat pada sistem mereka. Hingga memiliki arah dan tujuan yag jelas sejak pendidikan dasar 1. Fondasi Pendidikan Indonesia: Keseimbangan Karakter dan Kognitif Tujuan utama pendidikan di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003, adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Saat ini, arah pendidikan kita berfokus pada Kurikulum Merdeka yang menekankan pada Profil…
-
Erosi Adab: Ketika Tangan Siswa Melayang ke Guru
Kasus pemukulan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru bukan lagi sekadar anomali, melainkan sebuah cerminan buram dari erosi adab dan etika di lingkungan pendidikan kita. Fenomena ini, semakin sering menghiasi berita utama, tidak hanya menyisakan luka fisik bagi korban, tetapi juga menggores luka mendalam pada martabat profesi guru dan masa depan generasi penerus. Akar masalah ini multidimensional, melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, Pergeseran nilai dan norma sosial memainkan peran krusial. Di era digital yang serba cepat, batas antara rasa hormat dan kebebasan berekspresi menjadi kabur. Siswa, yang terpapar berbagai informasi tanpa filter, terkadang kesulitan membedakan antara kritik yang membangun dan perilaku yang melampaui batas kesopanan. Budaya permisif yang…






















