Satu Kantong, Dua Prioritas: Mencerdaskan Otak atau Mengenyangkan Perut dengan Anggaran yang Sama?

Oleh : Mahar Alamsyah Santosa, M. Pd. (Kepala MI AL AMIN Sinongko, Gedong, Karanganyar)

Ketika Anggaran Pendidikan Bercerita

Bayangkan saat ini anda punya dompet yang isinya Rp769 ribu, cukup banyak untuk ukuran dompet harian. Akan tetapi ada dua kebutuhan yang harus dipenuhi membeli buku untuk anak dan membeli makanan untuk seluruh keluarga. Keduanya penting, namun uangnya cuma satu.

Nah, kurang lebih itulah potret anggaran pendidikan Indonesia tahun 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp769 triliun untuk sektor pendidika, angka yang memenuhi amanat konstitusi 20 persen dari APBN . Tapi ketika kita membuka rinciannya, ada kejutan besar Rp223,56 triliun atau hampir 30 persen dari total anggaran pendidikan ternyata dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebuah ironi yang sulit dibantah. Satu kantong yang sama, tapi dua prioritas yang berbeda: mencerdaskan otak atau mengenyangkan perut?

Perdebatan di Ruang Publik (Antara Klaim dan Fakta)

Sejak awal pemerintah memiliki narasi yang rapi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan tegas membantah adanya pengalihan anggaran pendidikan untuk MBG. Menurutnya, semua program pendidikan strategis tetap berjalan-Kartu Indonesia Pintar (KIP), renovasi sekolah, digitalisasi pembelajaran—dan MBG justru menjadi tambahan untuk memperkuat ekosistem pendidikan sejak dini.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun bahkan menyebut pendekatan ini sebagai cross cutting policy, kebijakan lintas fungsi yang cerdas. Karena penerima manfaat MBG mayoritas adalah anak sekolah, maka wajar jika anggarannya masuk dalam pos pendidikan. “Strategi anggaran ini seharusnya diberikan pujian sebagai langkah yang cerdas, bukan malah dipermasalahkan dan dipolitisasi sebagai miss alokasi anggaran,” ujarnya.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah juga turun tangan meluruskan polemik. Ia menjelaskan bahwa anggaran pendidikan memang naik dari Rp724 triliun di 2025 menjadi Rp769 triliun di 2026, dan kenaikan itu terjadi di berbagai kementerian, Kemendikdasmen naik Rp21,5 triliun, Kemenag naik Rp10,5 triliun, bahkan Kemensos ikut naik. Jadi, secara agregat, klaim pemerintah bahwa anggaran pendidikan tidak dipotong adalah benar.

Tapi publik tidak bodoh. Yang dipertanyakan bukan hanya agregat, tapi proporsi dan prioritas.

Suara Kritis dari Akademisi (Menggugat Esensi Anggaran Pendidikan)

Prof. Cecep Darmawan, Dekan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, termasuk yang paling vokal menyuarakan kegelisahan ini. Dalam tulisannya di Media Indonesia, ia mengamati bahwa alokasi Rp223 triliun untuk program yang secara teknis berada di luar domain utama pendidikan telah mengundang perhatian khusus kalangan akademisi.

Pertanyaan fundamentalnya adalah apakah fungsi utama anggaran pendidikan? Pasal 31 UUD 1945 tidak bicara soal piring. Ia bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas utama pendidikan adalah mencerdaskan, bukan sekadar mengenyangkan. Maka anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama yaitu guru yang sejahtera, kurikulum yang relevan, sarana prasarana yang memadai, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Seorang ekonom pendidikan dari Universitas Indonesia, Daniel Suryadarma, menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan semestinya memprioritaskan peningkatan kualitas pembelajaran, bukan sekadar intervensi konsumsi untuk jangka pendek.

Farid Wajdi, dalam tulisannya di Waspada, mengajukan pertanyaan yang menusuk, “Apakah negara sedang membangun manusia, atau sekadar menenangkan rasa bersalah politik dengan seporsi makan gratis?” .

Pertanyaan ini penting. Karena di balik angka-angka besar, ada realitas yang tak kunjung berubah: guru honorer masih bergaji Rp400 ribu per bulan, ruang kelas masih banyak yang rusak, dan kualitas pembelajaran masih stagnan .

Ironi di Lapangan, Ketika Dapur Lebih Diperhatikan daripada Kelas

Kita perlu melihat lebih dekat. Di satu sisi anggaran BGN membengkak, namun di sisi lain, data dari Kantor Staf Kepresidenan menunjukkan fakta memprihatinkan: dari 8.583 dapur MBG yang beroperasi, hanya 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi.

Bayangkan. Hanya 0,4 persen dapur yang memenuhi standar kesehatan. Sementara target penerima manfaat mencapai puluhan juta anak. Lalu kita heran ketika kasus keracunan terus berulang? Indef mencatat dalam 8 bulan pelaksanaan, korban keracunan akibat MBG tembus 4.000 orang.

Sementara itu, guru honorer yang setiap hari membentuk karakter anak-anak itu, yang menjadi ujung tombak pendidikan di ruang kelas, masih menerima upah yang tak layak. Petugas dapur MBG, yang pekerjaannya penting, tapi tidak lebih penting dari guru, justru digaji jutaan rupiah .

Inilah yang disebut sosiolog pendidikan sebagai policy dissonance, ketika pesan moral kebijakan bertabrakan dengan realitas keadilan sosial. Negara seolah mengatakan gizi penting, tetapi pendidik tidak.

Belajar dari Negara Lain, Antara Model India dan Brasil

Indonesia tidak sendirian dalam menjalankan program makan sekolah. Banyak negara lain melakukannya. Tapi cara mereka mengelola berbeda.

Indef membandingkan skema MBG Indonesia dengan tiga negara yaitu India, Nigeria, dan Brasil. Kesimpulannya? Indonesia lebih banyak mengadopsi model India, dapur umum sentralistik yang mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Model ini ternyata bermasalah karena rawan korupsi, minim pengawasan, dan rentan keracunan.

Sementara model Brasil dinilai lebih cocok untuk Indonesia. Di Brasil, distribusi dilakukan bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat dan komite sekolah. Penyajian makanan berlangsung di kantin, sehingga alur program lebih terorganisir dan dekat dengan murid. Yang paling penting, masyarakat lokal seperti kader PKK, posyandu, komite sekolah harus dilibatkan dalam pengawasan. Pendekatan partisipatif ini mampu meminimalisir risiko keracunan dan penyalahgunaan anggaran.

Jerman punya pendekatan berbeda. Di Stuttgart, makanan untuk kindergarten dimasak oleh juru masak internal yang bersertifikasi. Orang tua boleh membantu, tapi wajib mengikuti pelatihan keamanan pangan dari departemen kesehatan. Standarnya ketat, penyusunan menu wajib melibatkan ahli gizi terdaftar di German Nutrition Society, dan setiap prosedur harus mengikuti standar kualitas yang mengatur bahan makanan, cara memasak, hingga alat yang digunakan.

Di Norwegia, setiap sekolah memiliki dapur modern dengan alat pencuci piring otomatis berpemanas/sterilizer. Ada kurikulum khusus mat og helse (makanan dan kesehatan) yang mengajarkan anak cara memasak dan memilih makanan sehat. Hasilnya? Nyaris tidak ada kasus keracunan.

Lalu Indonesia? Dengan anggaran ratusan triliun, kita masih berkutat dengan kasus keracunan yang tak kunjung usai. Ini bukan soal niat buruk, tapi soal kompleksitas pengelolaan yang melampaui kapasitas birokrasi.

Membaca Peta Jalan, Dibawa Ke Mana Arah Pendidikan Kita?

Pemerintah punya argumen yang tidak bisa diabaikan. Penerima manfaat MBG mencapai 84 juta orang, mayoritas anak sekolah. Maka wajar jika anggarannya masuk pos pendidikan. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa program ini didanai dari realokasi hasil efisiensi anggaran, bukan dari pemotongan anggaran prioritas yang sudah ada.

Tapi publik juga punya hak untuk bertanya: apakah proporsi ini sudah tepat?

Karena ketika 30 persen anggaran pendidikan tersedot ke program makan, sementara guru masih hidup dalam ketidakpastian, sementara kualitas pembelajaran tak kunjung membaik, maka yang terjadi bukan sekadar perdebatan teknis, tapi perdebatan moral.

Bank Dunia menegaskan bahwa kualitas guru merupakan faktor paling menentukan dalam peningkatan hasil belajar siswa, jauh di atas intervensi non-pedagogis seperti program makan. Artinya, jika kita serius ingin mencerdaskan anak bangsa, prioritas utama harusnya ada di sana, yaitu guru yang sejahtera, kurikulum yang relevan, dan ekosistem belajar yang sehat.

Farid Wajdi mengingatkan bahwa pendidikan tidak berhenti pada biologi. Ia bergerak di wilayah yang lebih kompleks seperti nalar, karakter, daya cipta, dan keberanian berpikir. Ketika makan ditempatkan sebagai pusat strategi pendidikan, negara secara tidak sadar mereduksi sekolah menjadi ruang distribusi logistik. Ruang kelas berubah menjadi perpanjangan dapur, sementara proses belajar mengajar tersisih oleh urusan teknis pengiriman, penyimpanan, pembagian, hingga penanganan keluhan.

Mencari Jalan Tengah Bukan Memilih, Tapi Menyeimbangkan

Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak pemenuhan gizi anak. Sama sekali bukan. Anak yang lapar tidak bisa belajar dengan optimal. Data menunjukkan bahwa di daerah rawan pangan, program seperti ini memang diperlukan .

Persoalannya terletak pada proporsi dan sasaran. MBG semestinya bersifat komplementer, terarah pada wilayah rawan pangan, serta terintegrasi dengan program kesehatan ibu dan anak. Tidak perlu seragam untuk seluruh Indonesia. Di daerah dengan indeks kerawanan pangan rendah, mungkin cukup dengan subsidi atau bantuan yang lebih fleksibel.

Yang juga tak kalah penting adalah pengawasan. Kasus keracunan yang menimpa ribuan anak adalah alarm keras. Sistem monitoring harus diperketat. Libatkan orang tua dan masyarakat. Terapkan standar keamanan pangan yang ketat seperti di Jerman atau Norwegia. Jika tidak, niat baik akan tenggelam dalam skandal.

Dan yang paling fundamental adalah kembalikan anggaran pendidikan pada khitahnya. Anggaran 20 persen itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk program di luar domain utama pendidikan. Jika ingin menjalankan program gizi, gunakan anggaran perlindungan sosial atau kesehatan. Biarkan anggaran pendidikan fokus pada guru yang sejahtera, sekolah yang layak, buku yang cukup, dan pembelajaran yang berkualitas.

Prof. Cecep Darmawan mengusulkan skema pembiayaan alternatif, alihkan dana MBG dari pos pendidikan ke program kesehatan masyarakat atau jaring pengaman sosial, dengan begitu anggaran konstitusional 20 persen bisa kembali fokus pada mandat utamanya.

Ketika Satu Kantong Harus Memuat Dua Prioritas

Pagi itu, di sebuah ruang kelas, seorang guru bertanya pada murid-muridnya, “Apa cita-cita kalian?”

Seorang anak menjawab, “Saya ingin jadi dokter, Bu.” Yang lain bilang, “Pengusaha.” Yang lain lagi, “Guru seperti Ibu.”

Di luar jendela, terdengar suara mobil pengantar makanan MBG. Anak-anak itu akan segera mendapat makan siang gratis. Perut mereka akan kenyangt, tetapi pertanyaannya, siapa yang akan memastikan mereka cukup cerdas untuk meraih cita-cita itu?

Negara hadir dengan piring penuh, tapi di balik piring itu, ada guru yang gajinya belum layak, ada buku yang belum cukup, ada ruang kelas yang masih bocor. Negara tampak sibuk mengatur menu, tapi lupa memperbaiki mutu.

Satu kantong, dua prioritas. Bukan soal memilih antara makan atau belajar. Keduanya penting. Tapi urutan, proporsi, dan orientasi harus jelas. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan proyek populis jangka pendek.

Jepang pasca-Perang Dunia II tidak memulai kebangkitannya dengan program makan gratis. Mereka memulainya dengan penguatan sistem pendidikan, guru, kurikulum, dan fondasi intelektual. Hasilnya tidak instan, tapi kokoh. Indonesia butuh kesabaran kebijakan semacam itu, bukan sekadar gebrakan yang cepat terasa, tapi cepat pula dilupakan.

Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depan bangsa bukan hanya seberapa kenyang anak-anak kita hari ini, tapi seberapa tajam pikiran mereka, seberapa kuat karakter mereka, dan seberapa besar keberanian mereka untuk bermimpi dan mewujudkannya.

Negara yang besar tidak hanya memastikan anak-anaknya makan, tetapi juga memastikan mereka belajar dengan sungguh-sungguh, berpikir dengan merdeka, dan tumbuh dengan martabat. Tanpa itu, makan gratis hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah panjang pendidikan yang lupa pada tujuan utamanya: mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar mengenyangkan perutnya.