Dilema Piring dan Buku: Menimbang Program Makan Bergizi Gratis dalam Dompet Pendidikan

Ketika Negara Datang dengan Kotak Makan

Bayangkan sejenak,  sebuah ruang kelas di pelosok Nusa Tenggara Timur. Pagi itu, seperti biasa, anak-anak datang dengan perut kosong, kecuali segelas air putih dari rumah. Konsentrasi mereka buyar sebelum bel pertama berbunyi, kemudian tiba-tiba negara hadir, bukan membawa buku paket baru atau memperbaiki atap bocor, akan tetapi membawa “kotak makan”. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan, dan untuk pertama kalinya, anak-anak itu dapat belahar dan mengikuti pelajaran dengan perut kenyang.

Di sudut lain masih di bumi Indonesia, seorang guru honorer di daerah  Lombok Barat menghela napas panjang. Ia menerima insentif Rp400.000 per bulan, angka yang sama sekali tidak pernah berubah selama dua dekade terakhir. Ia bertanya dalam hatinya yang pilu: “Negara punya uang untuk memberi makan semua anak, tetapi kenapa nasibku tak kunjung jelas?”

Dua adegan ini, berada dalam bingkai yang sama, yang menggambarkan dilema klasik yang tak pernah usai: “piring vs buku, gizi vs gaji guru, program populis vs investasi jangka panjang”.

Sisi Mulia Program: Mengapa “Piring” Juga Penting

Harus diakui, program Makan Bergizi Gratis punya landasan moral yang kuat. Anak yang lapar tentu sulit berkonsentrasi. Ia bisa duduk ikut belajar di kelas, tetapi pikirannya melayang ke mana-mana, mungkin ke warung nasi di depan sekolah, atau ke rumah membayangkan ibunya memasak.

Data yang ada membuktikan hubungan ini. Survei yang dilakukan oleh Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter pada 2025 melibatkan lebih dari 1,2 juta responden siswa secara nasional. Hasilnya? Sekolah yang menerima MBG mencatat penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar “2,37 poin persentase” lebih besar jika dibandingkan dengan sekolah yang belum menerima program. Di wilayah Indonesia Timur, angkanya lebih dramatis: penurunan mencapai “14,85 poin persentase”.

Artinya, di tempat-tempat dengan tingkat kerawanan pangan tinggi, program ini benar-benar mampu mengubah pengalaman belajar anak. Mereka datang ke sekolah bukan hanya karena diwajibkan, tapi karena di sana mereka bisa makan. Sekolah perlahan berubah menjadi magnet, bukan beban.

Di MAN 2 Sleman, para siswa mengaku program ini memberi pengaruh positif terhadap energi saat mengikuti pelajaran. Kepala sekolahnya, Drs. Wiranto Prasetyahadi, bahkan menyebut MBG sebagai program strategis yang tidak hanya soal gizi, tapi juga pembentukan karakter: disiplin, kebiasaan hidup sehat, dan rasa syukur .

Lalu di Jawa Barat, evaluasi terhadap 3.562 responden menunjukkan bahwa 93% siswa melaporkan MBG selalu datang, dan 84% tidak pernah mengalami keluhan setelah mengonsumsinya . Guru-guru di sana mengamati sendiri: kehadiran siswa meningkat, konsentrasi membaik, energi belajar lebih terjaga .

Jadi, di satu sisi, program ini bekerja. Piring yang terisi membuat buku lebih mudah dibuka.

Tapi, dari Mana Datangnya Uang?

Nah, ini pertanyaan besar yang tak bisa dihindari. APBN memang mengalokasikan minimal 20% untuk pendidikan,itu amanat konstitusi. Tapi di dalam 20% itulah perdebatan terjadi. Apakah program MBG menggunakan anggaran baru, atau menggeser pos-pos yang sudah ada?

Pemerintah bersikukuh pada jawaban pertama. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa “Seluruh program pendidikan strategis tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan, bahkan ditambah. Kartu Indonesia Pintar (PIP) dilanjutkan. Renovasi sekolah tetap jalan, sepanjang 2025, pemerintah pusat merenovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran Rp17 triliun. Digitalisasi pembelajaran juga digenjot, dengan distribusi 280.000 unit televisi digital .

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, bahkan menyebut kekhawatiran publik sebagai sesuatu yang “berlebihan dan tidak proporsional”. Ia menjelaskan konsep cross cutting policy: anggaran mengikuti fungsi dan program, bukan sekadar label formal. Dalam logika ini, MBG bisa masuk pos pendidikan karena penerima manfaatnya adalah anak sekolah, meski eksekusinya lintas kementerian .

Pengamat kebijakan publik, Aiman Adnan, juga membela program ini dengan nada sedikit sinis: “Kalau ada politisi mengaku peduli pendidikan tapi tidak rela anak kenyang sebelum belajar, publik wajar bertanya: pendidikan versi siapa yang sedang mereka bela?” .

Tapi di sinilah letak dilema. Klaim “anggaran tidak berkurang” memang benar secara agregat. Akan tetapi ketika kita bicara di level mikro (sekolah, guru, ruang kelas) ceritanya bisa berbeda.

Sisi Gelap Anggaran: Ketika “Buku” Terancam Secara Diam-diam

Kritik paling tajam datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Di dalam catatan mereka, MBG “tidak menunjukkan korelasi langsung dengan perbaikan kualitas pembelajaran, bahkan cenderung mengganggu ritme sekolah di banyak daerah”.

Mengapa? Pertama, karena guru tidak menjadi pusat perhatian kebijakan. Ironisnya, mereka justru dibebani tugas tambahan mengurusi distribusi makanan, memastikan logistik lancar, menangani keluhan, mengatur jadwal pembagian. Waktu dan energi yang seharusnya dipakai untuk merancang pembelajaran, habis untuk urusan teknis. Pendidikan pelan-pelan kehilangan daya tariknya.

Kedua, meskipun pemerintah mengklaim insentif guru honorer naik jadi Rp400.000, angka itu masih jauh dari layak. Bahkan, nominal ini baru berubah setelah dua dekade tak tersentuh. Di saat yang sama, program MBG berjalan dengan skala ambisius, menyasar hampir 84 juta penerima manfaat, dan penerima manfaatnya mayoritas anak usia sekolah. Publik tentu berhak bertanya: apakah prioritas kita sudah tepat?

Farid Wajdi, dalam tulisannya di Waspada, mengajukan pertanyaan yang menusuk: “Makan gratis atau masa depan bangsa?”. Menurutnya, anggaran pendidikan bukan belanja sosial jangka pendek, melainkan investasi intelektual jangka panjang. Ketika prioritas menjadi kabur, maka arah pembangunan manusia ikut goyah .

Di sinilah letak bahaya populisme: program yang mudah difoto, mudah dipromosikan, tapi dampak jangka panjangnya sulit diukur. Sementara itu, masalah klasik tetap bercokol yaitu kekurangan guru di daerah terpencil, ketimpangan kualitas pengajar, ruang kelas yang masih bocor, dan guru honorer yang hidup dalam ketidakpastian.

Menimbang Skala Prioritas: Untuk Siapa Program Ini?

Kita perlu jujur menilai dan melihat. Program MBG mungkin sangat dibutuhkan di Nusa Tenggara Timur, Papua, atau daerah 3T lainnya yang angka kerawanan pangannya tinggi. Akan tetapi apakah program MBG sama relevannya di Jakarta Selatan, di mana anak-anak mungkin sudah sarapan sebelum berangkat sekolah?

Pendekatan “satu ukuran untuk semua” dalam kebijakan publik seringkali melahirkan inefisiensi. Hasil penelitian global dari Center for Global Development menunjukkan bahwa 63% program makan sekolah di berbagai negara kekurangan dana untuk memenuhi standar gizi minimal. Di negara berpenghasilan rendah, biaya per anak yang disesuaikan dengan kualitas gizi bisa dua kali lipat lebih tinggi dari anggaran yang tersedia .

Artinya, jika Indonesia ingin menjalankan MBG dengan kualitas gizi yang benar-benar optimal, anggaran yang dibutuhkan bisa jauh lebih besar dari yang sekarang dialokasikan. Dan jika itu terjadi, tekanan pada pos-pos pendidikan lain akan semakin terasa.

Guru honorer di Lombok, guru PPPK paruh waktu dengan gaji minim, sekolah-sekolah dengan fasilitas seadanya, mereka semua akan bertanya: “Kapan giliran kami diprioritaskan?”

Mencari Jalan Tengah: Bukan Pilih Piring atau Buku

Lalu kemudian apa solusinya? Apakah kita harus memilih antara anak kenyang atau guru sejahtera?

Tentu tidak. Keduanya adalah hak dasar. Tapi cara mencapai keduanya perlu lebih cerdas.

Pertama, skema bertarget. Alokasikan MBG secara prioritas di daerah dengan indeks tingkat kerawanan pangan tinggi dan angka partisipasi sekolah rendah. Gunakan data terpadu dari berbagai kementerian untuk menentukan sasaran. Di daerah dengan akses pangan baik, cukup berikan bantuan yang lebih fleksibel, misalnya dalam bentuk subsidi atau bantuan langsung.

Kedua, integrasikan dengan ekonomi lokal. Program Gambia menunjukkan bahwa home-grown school feeding yang melibatkan petani dan UMKM lokal tidak hanya memberi makan anak, tapi juga menggerakkan ekonomi desa. Di Uganda, model yang didanai orang tua murid justru lebih stabil dan berkelanjutan daripada program yang tergantung donor atau bantuan. Indonesia bisa belajar dari sini, libatkan komunitas, alihkan ketergantungan pada anggaran pusat secara bertahap.

Ketiga, perkuat pengawasan. Kasus makanan basi, keracunan, atau distribusi bermasalah harus dicegah dengan sistem monitoring yang ketat. Libatkan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan. Jika program ini terus diganggu oleh masalah teknis, tentu niat baiknya akan tenggelam dalam skandal.

Keempat, jadikan guru sebagai subjek, bukan objek. Alih-alih membebani mereka dengan tugas logistik, berdayakan mereka sebagai pendidik. Jika ada tambahan tugas, harus ada kompensasi yang jelas. Dan yang paling mendasar: selesaikan dulu masalah kesejahteraan guru honorer sebelum berbicara tentang ekspansi program besar-besaran.

Dilema yang Tak Pernah Sederhana

Pada akhirnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah cermin dari dilema klasik pembangunan: kebutuhan mendesak vs investasi jangka panjang, hasil cepat vs fondasi kokoh.

Pemerintah punya data bahwa MBG meningkatkan konsentrasi belajar. Itu penting. Tapi pertanyaan yang lebih dalam belum terjawab: apakah konsentrasi yang meningkat itu berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran jangka panjang? Apakah anak-anak ini akan tumbuh menjadi generasi yang kritis, kreatif, dan berkarakter, atau hanya generasi yang kenyang tapi kehilangan arah?

Pendidikan tidak hanya berhenti pada biologi. Ia bergerak di wilayah yang lebih kompleks seperti nalar, karakter, daya cipta, dan keberanian berpikir. Di wilayah inilah kebijakan publik seharusnya bekerja dengan lebih hati-hati.

Jepang pasca-Perang Dunia II tidak memulai kebangkitannya dengan program makan gratis. Mereka memulainya dengan penguatan sistem pendidikan (guru, kurikulum, dan fondasi intelektual) . Hasilnya juga tidak secara instan, perlu proses panjang, tetapi kokoh. Indonesia mungkin perlu kesabaran kebijakan semacam itu, bukan sekadar gebrakan yang cepat terasa, tapi cepat pula dilupakan.

Ketika Kebijakan Bertemu Ruang Kelas

Anak-anak di ruang kelas NTT itu tentu tidak peduli pada perdebatan anggaran di Jakarta. Mereka hanya tahu bahwa pagi ini perut mereka kenyang, dan mereka bisa belajar dengan lebih tenang. Itu adalah kabar baik.

Akan tetapi di ruang guru, seorang honorer menghitung sisa uang di dompetnya, berharap bulan depan masih bisa bertahan. Di sekolah lain, kepala sekolah memutar otak mencari cara agar distribusi makanan tidak mengganggu jadwal pelajaran. Di dinas pendidikan, pejabat sibuk mengisi laporan, berharap tidak ada kasus keracunan yang muncul di media.

Program MBG adalah langkah berani. Tapi keberanian sejati adalah ketika kita mampu menjalankannya tanpa mengorbankan yang lain. Karena pendidikan yang berkualitas lahir dari keseimbangan antara gizi yang cukup, guru yang sejahtera, fasilitas yang memadai, dan kurikulum yang relevan.

Piring dan buku bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan secara dikotomis. Keduanya adalah hak dasar anak. Tugas negara adalah memastikan keduanya terpenuhi, bukan memilih salah satu.

Dan tugas kita, sebagai publik, adalah mengawasi, bertanya dan mengingatkan. Agar program ini tidak berhenti sebagai catatan kaki dalam sejarah panjang pendidikan Indonesia, yang lupa pada tujuan utamanya: mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar mengenyangkan perutnya.

Oleh : Mahar Alamsyah Santosa, M. Pd. (Kepala MI AL AMIN Sinongko)

Ditulis dengan harapan bahwa pada suatu hari nanti, anak-anak Indonesia tidak perlu lagi memilih antara piring kosong atau buku usang. Karena sesungguhnya mereka berhak atas keduanya.